Pangan dan Digital Jadi Andalan Penggunaan Dana Desa 2026
Dalam forum rapat kerja tahunan di Sentul, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) resmi mengeluarkan arahan prioritas Dana Desa (DD) untuk tahun 2026. Anggaran yang dipatok Rp72 triliun itu diarahkan untuk memperkuat fondasi pangan nasional sekaligus mempercepat lompatan digital di ribuan desa.
Menteri Desa Tito Karnavian menegaskan, alokasi 40 persen DD wajib dipakai untuk proyek ketahanan pangan. “Kami ingin setiap desa punya cadangan pangan minimal tiga bulan, ditopang embung dan saluran irigasi yang tahan perubahan cuaca,” katanya saat membuka acara, Selasa malam. Program ini menyasar 50 ribu desa rawan kekeringan dan banjir, dengan target menekan angka stunting hingga 12 persen di wilayah pedesaan.
Sebanyak 30 persen dana berikutnya dialokasikan untuk memperbaiki akses dasar. Jalan penghubung antar-kampung, posyandu, dan instalasi air bersih menjadi fokus. Pemerintah menjanjikan tambahan 75 ribu kilometer jalur produktif serta 10 ribu unit fasilitas kesehatan masyarakat baru.
Porsi 20 persen disisihkan untuk mendorong ekonomi berbasis teknologi. Lewat kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, 30 ribu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan dilengkapi platform penjualan daring. Program pelatihan intensif juga dirancang untuk 500 ribu pelaku usaha mikro desa agar bisa bertransaksi secara digital.
Sisanya, 10 persen, difokuskan pada perlindungan lingkungan. Reboisasi lahan kritis seluas 20 ribu hektare dan pembentukan 5 ribu pos siaga bencana menjadi target utama. “Desa harus siap menghadapi cuaca ekstrem tanpa menunggu bantuan pusat,” tegas Wakil Menteri Desa, Paiman Napitupulu.
Untuk memastikan penyerapan tepat waktu, Kemendes mewajibkan seluruh proposal diajukan melalui aplikasi Siskeudes versi 2.0 mulai Desember 2025. Laporan tahap pertama harus tuntas 100 persen agar pencairan tahap kedua tidak tertunda. Sistem pengawasan terpadu juga akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui dashboard daring yang dapat diakses publik.
Pengamat kebijakan publik dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Erna Maria, mengingatkan soal kesiapan sumber daya manusia. “Internet cepat masih langka di 12 ribu desa terpencil. Tanpa jaringan memadai, target digitalisasi hanya akan jadi slogan,” katanya.
Pemerintah menjawab kritik itu dengan janji menambah 8 ribu titik akses Wi-Fi gratis melalui kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi swasta. Langkah ini diharapkan rampung sebelum pencairan DD tahap pertama pada Maret 2026.
PPT : Fokus Penggunaan Dana Desa TA 2026
Sumber :
1. Pidato pembukaan Raker Dana Desa 2026 oleh Menteri Tito Karnavian – Sentul, 4 November 2025.
2. Dokumen Pedoman Teknis Dana Desa 2026 (Permendes PDTT No. 15/2025) – terbit 3 November 2025.
3. Catatan resmi Bappenas: “Strategi Pembangunan Desa 2025-2029” – edisi revisi, Oktober 2025.
